Sejarah Pendidikan Indonesia Hayatun Nufus

Name: Hayatun Nufus

Class : TBI-B/4

NIM: 1414133130

SEJARAH PENDIDIKAN INDONESIA

Karya : Prof. Dr. S. Nasution, M.A.

Bangsa portugis memperlihatkan semangat yang tinggi untuk koloniasi dan usaha misi. Berlainan dengan orang belanda, mereka lebih ingin untuk menyebarkan agama, bahasa dan kebudayaan di kalangan orang Indonesia. Berkenaan dengan bahasa mereka, orang portugis mencapai lebih banyak dalam beberapa dekade daripada orang Belanda dalam bebrapa abad.Sekolah yang didirikan oleh VOC juga tidak berkembang menjadi sistem pendidikan yang lengkap, akan tetapi tetap bersifat elementer dan bercirikan agama. Diskriminasi rasial tampaknya tidak menimbulkan masalah pendidikan selama periode VOC karena sedikitnya jumlah anakBelanda. Setelah permulaan yang akif, perkembangan pendidikan hampir lenyap sewaktu VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799.

Selama setengah abad pertama pada abad ke-18 pendidikan hanya disediakan untuk anak-anak Belanda, terutama anak Indo-Belanda agar memberikan kepada mereka kesadaran akan kebangsaannya sebagai orang Belanda. Pada akhir abad itu tercapailah taraf pendidikan universal bagi anak-anak mereka dengan kesempatan memasuki pendidikan tinggi di negeri Belanda. Pendidikan cepat berkembang di bawah Menteri jajahan yang liberal, fransen van de putte. Perluasan daerah jajahan dengan pendudukan kepulauan di luar jawa dan perkembangan perusahaan-perusahaan swasta sebagai akibat Undang-undang Agraria pada tahun 1870.

Krisis ekonomi pada tahun 1880-an menyebabkan kemerosotan kemajuan pendidikan bahkan dipertanyakan apakah ada faedah pendidikan bagi rakyat biasa. Juga disarankannya perbedaan pendidikan bagi anak aristokrasi dengan anak orang biasa dan menyerahkan pendidikan rakyat banyak ke dalam usaha swasta dan misionaris. Bahasa Belanda memperoleh kedudukan yang penting sejak dijadikan sebagai syarat untuk pengangkatan pegawai pemerintah dan kelanjutan pelajaran. Enam ciri utama dari politik dan praktik pendidikan kolonial Belanda, yakni: gradualisme, dualisme, kontrol pusat yang ketat, pendidikan pegawai sebagai peranan sekolah yang utama, prinsip konkordansi dan tidak adanya perencanaan pendidikan yang sistematis mengenai anak-anak Indonesia.

Peraturan pemerintah tahun1818 mengharuskan diadakannya peraturan yang perlu bagi pribumi tidak menghasilkan sekolah bagi anak Indonesia. Peraturan pertama mengenai pendidikan dikeluarkan tahun 1871, yang memberikan uraian yang panjang lebar tentang kurikulum pendidikan guru. Perkembangan pesat sesuudah 1863 sewaktu ekonomi membubung tinggi di bawah menteri liberal Van De Putte, segera terhenti setelah depresi ekonomi 1885. Peraturan 1871 segera diganti dengan keputusan 1885 yang mengurangi biaya pendidikan dan menyederhanakan kurikulum, yang akhirnya menghasilkan reorganisasi 1892.  Sekolah rendah sebelum 1892 diizinkan memperluas programnya sehingga mendekati rencana pelajaran  Sekolah Guru, kecuali ilmu mendidik. Skolah rendah yang semula dimaksud untuk pendidikan anak kaum priayi kemudian kebanyakan dimasuki oleh anak-anak golongan rendah. Krisis ekonomi pada akhir abad ke-19 memaksa Belanda untuk mengadakan diferensiasi dalam pendidikan anak-anak golongan atas dan golongan rendah.

Krisis gula pada tahun 1885 menimbulkan keadaan ekonomi yang sangat menyedihkan karena menggantikan keuntungan menjadi kerugian. Maka pengeluaran harus dibatasi secara ketat, dan biaya pendidikan perlu dikurangi. Perluasan sekolah rendah dan sekolah guru yang dimulai tahun 1871 menjadi beban di luar batas kemampuan pemerintah. Pada tahun 1887 W.P.Groenevelt, Direktur pengajaran, agama, dan industri mengajukan usul yang akhirnya menghasilkan reorganisasi sekolah tahun 1892. Groevenelt melihat dua kelemahan sekolah untuk pribumi yang ada. Untuk memperbaiki kekurangan ini Groenevelt menganjurkan dua jenis sekolah kelas satu ( Eerste Klasse School) untuk anak golongan atas yang akan menjadi pegawai dan sekolah kelas dua ( Twede Klasee School) untuk penduduk selebihnya. Selain itu kelemahan lain ialah bahwa sekolah-sekolah tidak disebarkan mereka menurut pentingnya daerah Jawa misalnya mempunyai lebih sedikit sekolah daripada daerah luar Jawa, khususnya Indonesia bagian Timur.

Syarat guru bagi kedua sekolah akan berbeda. Sekolah-sekolah yang ada terbuka bagi anak dari semua golongan dan karena tidak sesuai bagi golongan rendah terjadilah drop-out yang tinggi. Di lain pihak sekolah itu tidak memadai bagi golongan atas yang menginginkan pendidikan yang setaraf dengan pendidikan anak Belanda. Maka karena itu jumlah anak Indonesia yang memasuki ELS (Europese Lagere School) makin bertambah yang merugikan pendidikannya sendiri dan pendidikan anak-anak Belanda. Kurikulum ditentukan dalam peraturan tahun 1893 terdiri atas mata pelajaran yang berikut: membaca dan menulis dalam bahasa daerah dalam huruf daerah dan latin, membaca dan menulis dalam bahasa melayu, berhitung, ilmu bumi indonesia, ilmu alam, sejarah pulau tempat tinggal, menggambar dan mengukur tanah.

Program sekolah yang lebih terperinci diberikan oleh Direktur pengajaran agama, dan industtri dalam surat putusannya tahun 1894. Berhubung dengan bahasa daerah diberikan tujuh macam program yakni bahasa melayu riau, sunda, jawa, madura, mandailing, makasar dan bugis. Kelas satu dan dua mendapat 18 jam pelajaran seminggu, kelas tiga sampai kelas lima sebanyak 27 jam.  Sebagai pengikut aliran politik etis pada permulaan abad ke-20, pemerintah menyetujui penyebaran bahasa Belanda di kalangan penduduk Indonesia. Peraturan masuk ELS yang diperlunak menyebabkan bertambah derasnya arus masuk anak Indonesia ke ELS akan tetapi menimbulkan reaksi yang lebih keras dari pihak orang belanda. Bahasa Belanda dimulai di kelas tiga, untuk tiap sekolah diangkat dua orang Belanda, seorang yang mengajar bahasa Belanda di kelas tertinggi selama 12 jam per minggu dan seorang lagi di kelas tiga sampai lima sebanyak 5 jam seminggu. Selain itu bahasa Belanda digunakan dalam mengajarkan berhitung, ilmu bumi, dan ilmu alam sehingga praktis 20 dari 27 jam digunakan untuk mata pelajaran yang penting.

 Pada tahun yang sama bahasa Belanda juga dimasukkan kedalam kurikulum Kweekschool (sekolah guru). Reorganisasi 1892 tidak segera membawa perubahan radikal dalam pendidikan guru. Salah satu alasan ialah besarnya persamaan kurikulum sekolah kelas satu dengan sekolah sebelumnya. Perbandingan antara kurikulum kweekschool dan sesudah 1892 tidak menunjukkan perbedaan yang mencolok. Bahasa Belanda dan pendidikan jasmani telah dihapuskan pada tahun 1884, akan tetapi mengukur tanah kembali memasukkan anak priyayi untuk pekerjaan mereka di pemerintahan dan perusahaan swasta.Kurikulumnya mula-mula tak berbeda dengan sekolah sebelum 1892. Pada tahun 1907 setelah dimasukkannya bahasa Belanda sebagai mata pelajaran, sekolah ini berbeda dengan sekolah kelas dua, sedangkan masa belajarnya diperpanjang menjadi 6 tahun. Namun sekolah ini masih ketinggalan dibandingkan dengan ELS (sekolah rendah untuk anak Belanda) dan dengan HCS (Hoolands Chinese School, sekolah rendah berbahasa belanda untuk anak Cina).

Reorganisasi 1892 menciptakan dua jenis sekolah, sekolah kelas satu terutama bagi anak golongan atas dan sekolah kelas dua untuk orang biasa. Namun sekolah kelas dua tidak berkembang menjadi sekolah umum bagi seluruh rakyat dan kemudian dipersoalkan apakah sekolah itu memang paling sesuai untuk pendidikan rakyat umumnya. Perubahan pandangan timbul karena perkembangan sekolah ini yang tak diduga sebelumnya. Walaupun lama sekolah ini pada tahun 1893 ditetapkan tiga tahun, masih terbuka kemungkinan untuk memperluas programnya berdasarkan rekomendasi komisi sekolah dan persetujuan inspektur. Menurut Statua 1983 program sekolah kelas dua terdiri setidak-tidaknya atas pelajaran membaca, menulis dalam bahasa Melayu dan berhitung. Pelajaran agama dilarang walaupun ruangan kelas dapat digunakan untuk pendidikan agama di luar jam sekolah.

Sekolah kelas dua mempunyai kurikulum yang sederhana harus dijaga agar tetap lebih rendah daripada sekolah kelas satu. Pendidikan harus dikaitkan dengan golongan sosial dan bertujuan bukan untuk meniadakan penggolongan melainkan untuk lebih menegaskan perbedaan golongan itu. Kurikulum yang sederhana ini tidak mengganggu keadaan sosial karena tidak memungkinkan mobilitas sosial.  Perkembangan sekolah kelas dua menunjukkan bahwa pemerintah Belanda tidak mempunyai rencana yang komprehensif tentang sistem pendidikan di Indonesia.

Guru-guru Belanda mengakui kemampuan anak-anak Indonesia dalam segala matapelajaran, sekalipun semua pelajaran diselenggarakan dalam bahasa Belanda. Prestasi akademis anak Indonesia tidak kalah dari anak-anak Belanda seperti nyata dari presentase lulusan masuk HBS atau ujian pegawai rendah. ELS menentukan pola sekolah rendah 7 tahun, yang kemudian diikuti oleh HCS dan HIS, sehingga sekolah-sekolah khusus untuk pribumi seperti Volikschool dan Vervolgschool senantiasa dalam keadaan tidak lengkap dan dengan demikian tidak memperoleh kesempatan untuk kelanjutan pelajaran ke sekolah menengah. Selama penjajahan Belanda tak kunjung terwujud sekolah menegah berbahasa Indonesia. Kurikulum ELS yang sebagian besar ditetapkan di Nederland tak mungkin relevan dengan dengan kebutuhan anak Indonesia. Namun ELS tetap dipertahankan demi kepentingan segelintir anak yang mungkin kembali ke tanah airnya.

Politik etis mengembangkan keinginan akan pendidikan Barat. Kebangkitan Asia, lemenangan negara asia atas negara barat dipandang sebagai hasil penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi barat. Pembukaan HIS didukung oleh ekonomi yang meningkat dan perluasan wilayah pemerintahan Belanda di luar jawa, yang menyebabkan kebutuhan akan pegawai berpendidikan. Schakelschool yang didirikan pada tahun 1927 lamanya 5 tahun dan menerima murid dari kelas 3 sekolah desa. Schakelschool ini disamakan dengan HIS jadi memberi hak untuk memasuki MULO dan selanjutnya. Dalam teorinya dengan adanya schakelschool ini setiap anak desa dapat memasuki universitas, di Indonesia maupun di Nederland.

Berbagai faktor mempengaruhi didirikannya MULO (1) murid-murid Indonesia yang puluhan ribu jumlahnya pada sekolah kelas satu tak mungkin dibiarkan begitu saja tanpa memberi kesempatan untuk melanjutkan pelajarannya. Padahal anak Cina yang sebenarnya asing, telah lebih dahulu diberikan kesempatan serupa itu. (2) berbagai kursus persiapan bagi calon-calon pendidikan pegawai, ahli hukum, dokter dan sebagainya, ternyata tidak serasi dan harus diganti dengan MULO. Sebelumnya hanya lulusan ELS yang diterima untuk berbagai sekolah latihan itu yang menyebabkan membanjirnya anak-anak Indonesia ke ELS. Jadi MULO juga dimaksud untuk membendung “invasi” anak anak Indonesia ke ELS (3) MULO didirikan sebagai lambang pendidikan nonrasional.

Setelah membaca buku Sejarah Pendidikan Indonesia saya mendapat wawasan baru, gagasan baru dan ilmu baru. Awal membaca buku sejarah pendidikan indonesia ini dilihat dari cover membuat saya penasaran apa sih sejarahnya pendidikan di Indonesia ini. Mengetahui bagaimana untuk menjadi seorang guru pada saat itu, sangat dibutuhkan untuk menjadi seorang pendidik.

Setelah saya membaca buku Sejarah Pendidikan Indonesia buku ini kurang/ tidak mempunyai ilustrasi gambar seperti penjelsana yang ada dibuku. Seharusnya dalam beberapa halaman harus disertai gambar, supaya ada usaha untuk membuat buku itu menarik dan memperbanyak minat anak untuk membacanya. Jenis penulisan kata dalam buku Sejarah Pendidikan Indonesia juga masih biasa, sehingga pembaca cepat bosan. Dari beberapa halaman ada bahasa yang belum dimengerti, selain itu juga terdapat pengetikan teks yang salah.

Ilmu yang dapat diambil dari buku Sejarah Pendidikan Indonesia semangat juang anak-anak untuk mencari ilmu dalam situasi apapun. Mengetahui perubahan kurikulum dalam kurun waktu. Seharusnya penulis mencantumkan gambar untuk menarik dan memperbanyak minat pembaca.